Biro hukum Pemprov DKI dinilai kurang maksimal dalam memperjuangkan berbagai perkara yang melibatkan pemprov. Padahal Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama meyakini tidak akan kesulitan mendapatkan pengacara andal di Jakarta.
Legal Services,redjia,law,indonesia law,hukum,jasa hukum,hukum indonesia,indonesia laws,law firms,legal,jakarta,biro hukum,jakarta law firm,jakarta law firms,biro hukum di jakarta
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Mahkamah Agung tak memiliki kewenangan membuat sebuah peraturan terkait hukum syariah. Ketentuan itu ditegaskan Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA), Ridwan Mansyur, Menurut dia, pembuatan peraturan
E&T Law Office merupakan sebuah Kantor Advokat yang memberikan jasa layanan hukum kepada Klien dengan area kerja meliputi seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia